Laporan Tahunan (LAPTAH) Kejaksaan Negeri Kota Bandung Tahun 2023 merupakan laporan penjabaran pertanggungjawaban kegiatan program tahunan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai indikator kinerja sesuai dengan target yang ditentukan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik berkenaan denganpenggunaan anggaran belanja negara, oleh karena itu LAPTAH merupakan dokumentasi yang bersifat transparan dan dapat diakses sebagai informasi untuk umum maupun kepentingan ilmiah dalam pengambilan keputusan.
Penyusunan LAPTAH Tahun 2023 ini, mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Agung RI 2020 - 2024 serta turut serta melaksanakan 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020 -2024 yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, selanjutnya Arah kebijakan dan Strategi Kejaksaan RI dilaksanakan melalui 2 (dua) Program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan RI yang dilengkapi dengan sasaran program (outcome) dari masing-masing program yaitu Progam Dukungan Manajemen dan Program penegakan dan Pelayanan Hukum kemudian mengacu pada 7 (tujuh) arahan Jaksa Agung Republik Indonesia yang menjadi pedoman seluruh aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
Penyusunan Laporan Tahunan (LAPTAH) Kejaksaan Negeri Bandung Tahun 2022 disesuaikan dengan Aplikasi SAKIP berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsi kejaksaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
