KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG DAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TANDATANGANI KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
Bandung, 21 Januari 2026 — Kejaksaan Negeri Kota Bandung bersama Pemerintah Kota Bandung melaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kegiatan tersebut bertempat di Pendopo Kota Bandung pada Selasa, 21 Januari 2026.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan beserta jajaran Pemerintah Kota Bandung dan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Dr. Abun Hasbulloh Syambas, S.H., M.H., didampingi oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Tumpal H. Sitompul, S.H., M.H., serta jajaran Kepala Seksi, Kepala Subseksi, dan pegawai Kejaksaan Negeri Kota Bandung.
Penandatanganan kesepakatan bersama ini merupakan bentuk komitmen kedua institusi dalam memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga, khususnya dalam penanganan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Melalui kesepakatan tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Bandung melalui Jaksa Pengacara Negara siap memberikan dukungan hukum kepada Pemerintah Kota Bandung, meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan dan penyelesaian potensi permasalahan hukum, meningkatkan kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Melalui sinergi yang berkelanjutan, Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung berkomitmen mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel demi mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.