Tim Kejaksaan Negeri Bandung terus melanjutkan penyelidikan dugaan korupsi di Unit Layanan Pengadaan atau ULP Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam kasus itu, diduga ada upaya penyalahgunaan wewenang oleh pegawai ULP dengan cara menjual data terkait tender kepada calon peserta lelang.
Pada Rabu (10/7/2024), tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung telah menggeledah kantor ULP Kota Bandung. Selain di kantor, tim juga menggeledah rumah seorang pegawai ULP. Kepala Seksi Intel Kejari Kota Bandung Wawan Setiawan, Jumat (12/7/2024), mengatakan, penggeledahan itu berlangsung selama 5 jam.
Wawan memaparkan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, terdapat tiga temuan oleh tim Kejari Bandung dalam kasus ini. Pertama, ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pelelangan tender di ULP Kota Bandung.
Menurut Wawan, terdapat oknum pegawai ULP yang menjual data terkait tender kepada calon peserta lelang. Data tersebut terkait dokumen desain teknis bangunan, rancangan anggaran belanja (RAB), hingga harga perkiraan sendiri (HPS).
Untuk mendapatkan data tersebut, calon peserta lelang harus membayar biaya senilai Rp 5 juta hingga Rp 10 juta. Saat ini, terdapat 14 tender yang telah dilelang ULP Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
”Temuan yang kedua, diduga sebanyak 17 calon peserta lelang tender telah mengeluarkan biaya untuk mendapatkan data tersebut. Mereka memberikan uang kepada pegawai ULP yang diduga terlibat,” kata Wawan.
Untuk temuan ketiga, Wawan menyebut, pegawai ULP yang diduga terlibat dalam kasus itu merupakan anggota kelompok kerja (pokja) ULP. Tugas utama pokja adalah melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa.
Dari hasil penggeledahan, tim Kejari Bandung menyita 74 barang dari dua lokasi itu. Barang-barang itu antara lain laptop, telepon seluler, dan berkas pengadaan tender pada tahun ini.
”Rencananya, kami akan memeriksa empat saksi pada Senin (15/7/2024). Mereka adalah dua pegawai ULP dan pengusaha yang akan mengikuti lelang tender,” ujarnya.
